Replica Garut Express

Dadang ; “Rakyat Semakin Berani Bersikap”

KOTA, (GE).- Pemilu legislatif yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, tahapannya sekarang sudah mulai dilakasanakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sudah mulai melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan  partai politik calon peserta pemilu legislatif 2014. Seperti diutarakan Anggota KPU Garut, Dadang Sudrajat, S.Pd, pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2014, berlangsung sampai tanggal 24 november 2012. Kata Dadang, partai politik yang diverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu adalah Demokrat, Golkar, PPP, PSIP, PKS, PAN, PKB, Hanura, PBB, Gerindra, PKPI, Nasdem, PPN, PKBIB dan PDP.

“Verifikasi faktual dimulai dengan memverifikasi faktual kepengurusan. Yang diverifikasi dokumen kepengurusan, keberadaan ketua, sekretaris dan bendahara, Serta kerterwakilan perempuan 30%. Ada beberapa partai yang masih belum memenuhi keterwakilan kepengurusan perempuan 30% dan parpol tersebut harus memperbaiki sehingga dapat memenuhi persyaratan yang diatur UU,” ujarnya.

Lanjut Dadang, keudian verifikasi keberadaan kantor politik. Yakni, partai politik calon peserta pemilu harus memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan dokumen yang memperkuat bahwa kantor tersebut benar benar peruntukan kantor politik yang bersangkutan, minimal sampai batas waktu selesainya tahapan pemilu legislatif. Lalu, keanggotaan. KPU Kabupaten Garut melakukan tatap muka dengan  para anggota parpol hasil rendum 10%. “Meski berat memverifikasi keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2014, KPU
Kabupaten Garut berusaha untuk melakukan tatap muka dengan para anggota parpol yang diverifikasi, tanpa memperhatikan hari libur/kerja, jam kerja/istirahat, medan wilayah yang berat. Tanpa memperhatikan cuaca panas, dingin, hujan dengan identitas yang diberikan parpol banyak yang kurang jelas, tapi semuanya dapat dilalui berkat pertolongan Allah, dan bantuan PPK, PPS, aparatur desa, RT, RW yang telah sangat berjasa dalam menunjukan lokasi orang yang akan dituju,” jelas Dadang.

Hal yang menarik, imbuhnya lagi, adalah keberanian masyarakat yang dicantumkan sebagai anggota parpol, berani mengakui sebagai anggota parpol dan berani juga tidak mengakui sebagai anggota partai politik dengan berani menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota parpol yang dimaksud. Dengan keberanian masyarakat mengakui bukan anggota parpol yang diperkuat dengan surat pernyataan bukan anggota parpol (format f 12) yang membuat parpol sulit memenuhi target jumlah  keanggotaan minimal 100 yang mengakui sebagai anggota parpol yang bersangkutan. Tentunya, hal ini harus jadi pelajaran berharga bagi partai politik untuk menjalankan mesin pengkaderan yang efektif. (Tata E. Ansorie)***
Caftion : Dadang Sudrajat, S.Pd

ENTAH fenomena apa yang terjadi di negeri ini. Apakah para politisi sudah merasa tak percaya diri, karena tak laku lagi di masyarakat, atau para selebritis mulai ingin merampas ke pemimpinan di pemerintahan. Yah, dunia artis dijadikan modal untuk hijrah menjadi pemimpin. Kursi empuk kepala daerah, kini sedang digandrungi para artis. Pilkada gubernur Jawa Barat saja, telah bertengger sejumlah artis yang akan memperebutkan singgasana gedung sate. Mulai, Deddy Mizwar, Dede Yusuf, hingga Rieke Diyah Pitaloka.
Kini, lebih fenomenal lagi si “Raja Dangdut” Rhoma Irama, digadang-gadang akan merebut istana Negara untuk tampil menjadi Presiden Indonesia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan. Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Demikian sebagian lirik yang dinyanyikan Rhoma Irama. Rupanya lirik lagu itu menginspirasi dirinya, jangan hanya sekedar jadi “pengamen”, majulah jadi (calon) presiden. Negeri kita memang negeri demokratis, siapa saja boleh dicalonkan dan mencalonkan. Yang penting punya modal untuk membiayai. Urusan jadi atau tidak, urusan belakangan.

Keinginan H. Rhoma Irama, nyalon presiden memang sudah terungkap diberbagai media, baik surat kabar maupun dunia maya. Bahkan, beberapa anekdot mulai bermunculan. Majunya raja dangdut itu, karena ingin merebut “Ani” dari SBY. Mungkin, maksud dari “Ani” disitu merupakan lagu hitsnya bang haji, yang kebetulan “Ani” itu sendiri istri Presiden Indonesia, Susilo Bangbang Yudhoyono. Tidak hanya itu, beberapa anekdot sedang trend di Blackberry Masanger (BBM), yakni terkait susunan kabinet jika Rhoma Irama menjadi presiden.

Terlepas benar atau tidak, popularitas dijadikan ajang politik untuk kekuasaan. Entah para selebritis atau artis yang dimanfaatkan oleh politisi, ataukah artis itu sendiri yang kesemsem ingin menjadi pemimpin. Pastinya, apapun alasannya, rakyat-lah yang harus membayar mahal dari dunia panggung pemerintahan ini. terkait bang haji Rhoma Irama, sepertinya sebagian ulama Islam sedang kehilangan kepercayaan diri atau kehilangan kepercayaan terhadap politisi-politisi muslim. Jadi presiden yang penting popularitas. Padahal tidak segampang itu, orang populer belum tentu diterima, mungkin bang Rhoma bisa diterima sebagai penyanyi dangdut, tetapi untuk presiden?. Disadari maupun tidak, Rhoma Irama sejatinya telah menjadi presiden di kalangan “Republik Dangdut Indonesia”.

Majunya sejumlah selebritis, tentu keputusannya ada di masyarakat. Semoga masyarakat lebih pandai mengabil keputusan, karena masa depan negeri ini ada ditangan rakyat. “Terlalu..!

KOTA, (GE),- H. Subhan Fahmi, terpilih secara aklamasi menahkodai Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Garut masa khidmat 2012 – 2016, pada Konferensi Cabang (Konfercab) XII GP Ansor Garut yang diselenggarakan di pesantren Al-Musaddadiyah Garut, Rabu (14/11).

Konfercab yang bertemakan ‘Revitalisasi Peran Ansor Sebagai Benteng Ulama dan Bangsa’ tersebut, diikuti oleh 42 Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor yang ada di Kabupaten Garut. Dalam pembukaan Konfercab yang bertempat di Pendopo Garut tersebut dihadiri oleh enam ratus undangan, turut hadir para pejabat pemerintahan Garut, Ketua DPRD Garut, sesepuh kiayi NU, Banser dan  para tokoh pemuda Garut.

Terpilihnya H. Subhan Fahmi, menurut salah seorang peserta dari PAC Cisompet, tidak lepas dari upaya kompromi para peserta Konfercab dalam menciptakan susana kondusif. Pasalnya, Konfercab diprediksi berjalan ‘panas’ apalabila 3 orang kandidat yang santer disebut-sebut sebelumnya dipaksakan maju di arena konfercab. “Maka kami mencari sosok figur  yang lebih muda, cerdas, kalem dan santun. Alhamdulillah, akhirnya kang H. Subhan Fahmi terpilih secara aklamasi. Ditangannya, Ansor Garut diharapkan akan lebih maju dan bermartabat,” ungkapnya.

Ketua demisioner DPC GP Ansor Garut, Aceng Amrulloh, S.Ag, M.Pd.I, ketika dimintai tanggapannya, mengatakan kepada ketua terpilih diharapkan kepemimpinan GP Ansor Garut ini harus dijadikan sebuah momentum untuk dijadikan sebagai jembatan dalam rangka mengawal ideologi Ahlussunnah waljamaah, sekaligus mampu mengembangkan perkaderan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakan. Sehingga, Ansor menjadi pilar sesunguhnya bagi bagsa dan Negara. “Ansor Garut saat ini harus ikut mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk mensikapi APBD Garut yaitu harus memperhatikan terhadap basis pedesaan sekaligus mengarahkan terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan. Insya Allah, H. Subhan Fahmi adalah figur yang mumpuni dan dapat memberi warna di tubuh Ansor,” harapnya.

Sementara itu, Ketua terpilih H. Subhan Fahmi dalam sambutannya mengatakan tidak ada kata lain selain ucapan terimakasih kepada seluruh PAC yang telah memberikan amanat dan kepercayaan penuh kepadanya dalam memimpin GP Ansor Garut  4 tahun ke depan. “Apalah artinya saya, jika tanpa ada dukungan dari teman-teman semua. Mari kita sama-sama membangun Ansor kearah yang lebih baik,” pintanya. (Syamsul)***

Foto : H. Subhan Fahmi Ketua Terpilih

KERSAMANAH, (GE).- Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, SE, MM, dalam kegiatan resesnya menghadiri kegiatan bhakti sosial berupa khitanan massal yang diselenggarakan Pesantren Al-Mu’Aawanah, Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamanah, Kamis (15/11).

Saat ditemui, Ketua DPRD Kabupaten Garut, menyampaikan acara kegiatan itu merupakan kunjungan kerjanya, selain sebagai agenda reses ke daerah pemilihannya. Disela-sela kegiatan khitanan massal, Bajuri mengatakan, berkhitan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim, terutama yang telah mencapai usia akil balig. Namun disadari sepenuhnya, bahwa untuk menjalankan kewajiban tersebut tidak semua orang tua mampu menyediakan dana bagi anak-anaknya berkhitan. Maka, perlu adanya inisiatif secara sosial menggelar kegiatan khitanan missal.

“Dengan adanya kegiatan bhakti sosial khitanan massal ini, pihak pemerintah bisa melihat dan terdorong agar nantinya dapat melaksanakan kegiatan bhakti sosial ini tiap tahun,“ katanya.

Masih dikatakan Bajuri, kegiatan khitanan massal yang dilakukan oleh pesantren ini, dirinya juga memberikan apresiasi. Selain itu, kegiatan bhakti sosial khitanan massal ini, berkaitan dengan kegiatan menyambut tahun baru hijriah atau I Muharam 1434 Hijriah. “Saya berharap kepada anak-anak yang sudah dikhitan, kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua,“ tuturnya.

Sementara, Ketua pelaksana kegiatan bhakti sosial khitanan massal, Ujang Rahmat, menyampaikan Pesantren Al-Mu’Aawanah, setiap tahun atau dalam rangka menyambut tahun baru hijriah, sudah menjadi acara rutin dilakukan. Kata Ujang, tahun ini peserta yang dikhitan sebanyak 21 orang. “Kami pihak panitia tidak membatas peserta khitanan massal ini, namun sampai acara selesai hanya ada 21 anak yang terkhitan,“ jelasnya.

Lanjut Ujang, setiap anak yang dikhitan mendapatkan satu baju koko, peci, kue, bakakak ayam, serta uang panyencep. “Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin bagi pesatren kami dalam menyambut tahun baru hijriah. Karena sudah menjadi kewajiban umat muslim harus saling membantu, khususnya bagi yang ekonominya lemah,“ katanya. (NRH)***

Caftion : Ketua DPRD Ahmad Bajuri, SE, MM, saat menyaksikan seorang anak yang dikhitan dalam kegiatan bhakti sosial di Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamanah, Kamis (15/11).

GEDUNG DEWAN, (GE).- Salah satu tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setiap masa istirahatnya atau usai melaksanakan sidang paripurna, melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Kunjungan anggota DPRD tersebut lebih dikenal dengan kegiatan reses. Demikian pula dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Garut yang berjumlah 50 orang, saat ini sedang menjalankan resesnya di masing-masing daerah pemilihannya. Adapun dalam reses itu, anggota DPRD Garut   tentunya dibekali anggaran hingga mencapai sekitar Rp 700 juta.

Saat ditemui Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Garut, Farida Susilawati, SH, M.Si membenarkan, sekarang ini anggota DPRD Kabupaten Garut sedang mengikuti reses ke setiap dapilnya masing-masing. Setiap satu orang anggota DPRD Garut, tentunya dibekali biaya untuk mengumpulkan konstituennya minimal 300 orang yang hadir. Sementara, mengenai jumlah anggaran setiap anggota dewan, tergantung daerah pemilihannya. Seperti, dapil 1, 2, dan 3, satu orang anggota mendapatkan anggaran sebesar Rp 16 juta. Adapun Daerah pemilihan 4 dan 5,  satu orang anggota mendapatkan Rp 17 juta sampai 18 juta.

“Anggota DPRD Garut yang melaksanakan reses ada 50 orang. Biayanya dikeluarkan dari APBD 2012, mencapai sekitar Rp 700 juta lebih,“ katanya.

Farida menambahkan, kegiatan reses tersebut akan dilaksanakan selama enam hari. Nantinya, sesudah beres melakukan reses, masing-masing anggota akan mempertangungjawabkan anggaran yang terpakai dalam reses itu dan dipinta dalam bentuk laporan, melalui rapat paripurna terbatas. “Kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Garut, terhitung dari mulai Senin 12 November hingga Sabtu 17 November 2012. Dari enam hari reses tersebut, gedung dewan akan kosong karena semua anggota turun ke daerah pemilihannya,” jelas Farida.

Adapun, Anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk anggota DPRD selama resenya itu, menurut Farida, nantinya dipergunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan konsistuenya oleh anggota DPRD yang bersangkutan. Untuk kegiatan penampungan aspirasi selama resenya itu, perlu anggaran diantaranya untuk keperluan makan dan minum, dokumentasi, sewa tempat dan untuk buktinya nanti bisa dilihatkan lewat bukti foto, kwitansi dan kehadiran konstituennya. “Dalam satu tahun ini, anggota DPRD melaksankan kegiatan resesnya hanya tiga kali dengan anggaran dikeluakan dari APBD. Untuk tahun 2012 ini, anggota DPRD selama reses menghabiskan anggaran APBD mencapai sekitar Rp 1,5 miliar lebih,” ungkapnya. (NRH)***
Caftion : Farida Susilawati, SH, M.Si

GD. PENDOPO, (GE).- Ada hal yang menarik ketika dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Selasa (22/5) lalu, di Gedung Pendopo. Bahkan para nara sumber, seperti Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Ir. Iskandar Hasan, M.Ec, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Dominikus Dalu, Asisten Utama Penyelesaian Laporan Masyarakat, Ombudsman, dan Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Harismoyo Retnoadi, begitu serius mendengarkan pertanyaan Sekda Garut, H. Iman Alirahman, SH, Msi, dalam konteks dialog interaktif dengan nara sumber.

Dalam penyampaiannya, Iman, menilai soal kedudukan birokrasi yang tidak ada kejelasan. Menurutnya, di satu sisi Undang-undang mengatakan bahwa birokrasi harus netral, tetapi netralitas yang diberikan oleh Undang-undang itu boleh dikatakan setengah-setengah. Disatu pihak harus netral, tapi disatu pihak diberikan hak pilih.

“Bagaimana bisa menempatkan netralitas, sementara dalam dalam politik diberikan hak pilih. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap monopoli. Saya ingin katakan bahwa birokrasi yang netral seperti itu menimbulkan ketanggungan di tubuh birokrasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh Iman, dirinya menyarankan pertimbangan dari Kementrian PAN, agar posisi birokrasi berada pada tempat yang benar-benar netral. Apalagi saat ini sedang dibahas Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, apakah lebih baik disana dimuat biar birokrasi ini seperti TNI yang posisinya benar-benar netral. Pada akhirnya, setiap dilaksanakan pemilihan kepala daerah tidak perlu dilibatkan sebagai pemilih. Siapapun yang mau menjadi pemimpin di daerah itu, birokrasi tidak harus berhubungan, seperti jaman dulu ketika siapa yang harus menjadi bupati, birokrasi tidak mesti tahu. “Sekarang ini mohon maaf birokrasi, sehingga ini yang menyebabkan monopoli itu agak sulit untuk bisa dinetralisir, karena Undang-undangnya seperti itu. Barangkali yang paling mendasar ketika zona integritas menjadi sebuah komitmen pribadi birokrat, ini akan sangat dibantu apabila kedudukan birokrasi lepas dari berbagai kepentingan,” kata Iman.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Dominikus Dalu, menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan Sekda Kabupaten Garut. Pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan hal itu dalam pembahasan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. “Monopoli memang tidak dapat dilepaskan, sepanjang tidak keluar dari aturan. Tetapi posisi birokrasi dalam netralitas, hal ini telah kami bahas pula agar dapat masuk dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya. (Tata E. Ansorie)***